Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal 5000 pucuk senjata ilegal yang dipesan dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasanuddin menilai, pernyataan Jenderal Gatot membingungkan dan dapat picu keresahan.
Menurut Hasanuddin, 5 ribu pucuk senjata api itu sama dengan kekuatan 4-5 batalyon tempur. Jadi, sambung dia, ucapan Panglima TNI soal masuknya ribuan senjata ilegal dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, mengingat peruntukan senjata itu tidak jelas.
"Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara (APBN). Nah, ini 5 ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan? Untuk siapa? Dan untuk apa?" kata Hasanuddin, Senin (25/9).
Dari penjelasan Menko Polhukam Wiranto, ada miss informasi yang diterima Panglima TNI. Wiranto menyebutkan, BIN membeli 500 senjata legal, dengan uang APBN. Senjata juga tak dibeli impor, tapi buatan PT Pindad.
Hasanuddin pun menambahkan, seharusnya Gatot tak melepas informasi ini ke publik. Tapi justru mengantisipasi dengan koordinasi kepada pihak terkait.
"Menurut prosedur yang saya tahu, kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikoordinasikan dulu dan di cross check dengan aparat lain, seperti, Menhan, Kapolri, Kepala BIN, dan Menko Polhukam. Kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum," kata dia.
Untuk itu, TB Hasanuddin menyarankan agar ke depan harus lebih berhati-hati lagi dalam merilis berita sensitif. Terlebih lagi, yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara.
"Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancaman ya diselesaikan," kata TB Hasanuddin.
Sebagaimana diketahui, dalam acara 'Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9), Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia.
"Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata Gatot.
