Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Prabowo bela Rohingya: Kita mau perang bagaimana, beli senjata enggak bisa

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan jika Indonesia ingin optimal dalam membantu etnis Rohingya, terlebih dahulu harus kuat. Dengan Indonesia menjadi kuat, tambah Prabowo, tidak hanya Rohingya yang akan dibantu tetapi juga etnik apapun, termasuk etnik di Indonesia yang mengalami ketidakadilan. 

Prabowo menegaskan guna membantu Rohingya, bangsa Indonesia harus kuat dan disegani di mata dunia. Keseganan bangsa lain membuat Indonesia bisa banyak berbuat terhadap warga Rohingya.

"Kita berkumpul di sini untuk menegaskan solidaritas kita terhadap kaum Rohingya yang telah mengalami penindasan," tegas Prabowo disambut riuh ratusan ribu peserta Aksi Bela Rohingya pagi ini di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9).

Bangsa Indonesia, tambah Prabowo, harus disegani agar bisa didengar negara asing. "Kalau diri sendiri saja tidak beres, bagaimana Indonesia mau didengar negara lain," katanya.

Oleh karena itu, Prabowo mengajak Bangsa Indonesia agar senantiasa membenahi diri sendiri terlebih dahulu. "Kita jangan sibuk tepuk tangan, kita juga harus perkuat diri. Mau perang bagaimana, beli senjata saja enggak bisa," sindir Prabowo.Prabowo pun mengajak agar Umat Islam di Indonesia tetap tunjukkan kesejukan dan kedamaian yang melindungi umat seluruhnya. Dalam menyikapi kasus Rohingya. Prabowo menegaskan sebagai seorang muslim harus lebih sejuk, dan menunjukkan bahwa Islam melindungi seluruh penganut agama yang ada di Indonesia."Kalau mereka menindas kaum muslim, kita tunjukkan kalau kita berkuasa Islam menjamin kebebasan, yang menjamin kesejahteraan, dan tidak akan ada kebencian," jelas Prabowo."Kaum Rohingya tidak usah khawatir, percayalah saat Indonesia kembali kuat akan menunjukkan Islam yang aman dan damai di seluruh dunia," ujarnya.
Read More

Polri-KPK Klarifikasi Kesaksian BAP Resmi Novel Baswedan

Polri-KPK Klarifikasi Kesaksian BAP Resmi Novel Baswedan
Kepolisian Republik Indonesia akan bekerja sama penuh dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penyelesaian kasus Novel. Selain transparansi penyelidikan, KPK dan Polri juga akan melakukan verifikasi terkait dengan kesaksian korban penyiraman air keras Novel Baswedan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengklaim bahwa ia dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sudah membicarakan langkah selanjutnya setelah lawatan ke Singapura. Saat itu polisi beserta dua petinggi KPK – salah satunya Agus Rahardjo juga ikut mendampingi.

Agus mengatakan bahwa Polri sudah meminta bantuan KPK untuk memeriksa hal yang sudah ditemukan Polri. “Nanti kami akan menugaskan beberapa penyidik untuk bekerja sama dengan temen-teman Polri. Kita tunggu aja, mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama ada titik terang,” jelas Agus pada Jumat (18/8/2017) di Polda Metro Jaya.

Agus mengakui, memang ada beberapa hal yang diberikan oleh Novel kepada teman-teman di KPK. Oleh sebab itu, kerja sama dengan Polri terkait koordinasi penyelidikan Novel Baswedan akan sangat membantu. “Yang diberikan (Novel) kepada kami, kita crosscheck kepada Polri,” kata Agus.

Kapolri Tito Karnavian pun mendukung pernyataan Agus ini. Sampai saat ini, Polri tercatat sudah dua kali meminta kesaksian Novel di Singapura. “Yang sebelumnya, tim sudah berangkat, tapi baru secara lisan,” katanya menjelaskan.

Namun saat kunjungan Senin (14/8/2017) lalu, Novel “sudah di BAP resmi” didampingi oleh Agus Rahardjo dan Kedutaan Besar Republik Indonesia.

“Hasil pemeriksaan ini nanti kita akan kembangkan untuk kita verifikasi,” lanjut Tito.

Menjawab protes Novel Baswedan soal sketsa wajah saksi kunci dalam kasus penyiraman air keras kepada dirinya, Tito sendiri tidak menampik hal tersebut. Tito malah mengatakan bahwa selama ini Polri sudah berupaya sebisa mungkin menjaga para saksi agar tidak banyak terekspos.

“Saya pun di istana juga sampaikan: 'Mohon maaf, sketsa wajah ini tidak bisa saya sampaikan darimana, saksi mana yang menyampaikan–untuk keselamatannya',” ujar Tito.

Sketsa wajah ini baru akan dibuka secara seutuhnya kepada KPK. Menurut Tito, KPK wajib mendapat akses penuh untuk sketsa wajah yang dibuat penyidik Polri agar bisa mendalami kasus secara maksimal. Ini berkaitan dengan fungsi pengawasan dan klarifikasi yang KPK punya di lapangan.

“Kalau kepada media, kepada publik, ga perlu kita jelaskan. Demi keselamatannya (saksi),” jelasnya lagi.

Untuk langkah berikutnya, senada dengan Agus Rahardjo, Tito juga sudah merencanakan unuk melakukan diskusi dengan tim teknis KPK dan Polri. Baginya, fokus Polri sekarang akan lebih kepada hal teknis di lapangan.

“Teknis dalam pengungkapan kasus lebih penting, dibanding masalah strategis yang nanti larinya ke politik. Lebih baik teknis lapangan,” tegasnya. 
Read More

Pasca-Operasi, Mata Novel Baswedan Bisa Merespons Cahaya

Pasca-Operasi, Mata Novel Baswedan Bisa Merespons Cahaya
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menginformasikan, mata kiri penyidik KPK Novel Baswedan mampu mendeteksi arah datang cahaya dan mampu mengidentifikasi warna cahaya merah dan hijau pasca-operasi pada Kamis (17/8/2017) lalu di Singapura.

"Tadi pagi dilakukan pengecekan kedua mata Novel oleh pihak dokter. Jaringan otot pada mata kiri setelah operasi terlihat mulai tumbuh. Mata kiri telah mampu mendeteksi arah datang cahaya dan mampu mengidentifikasi warna cahaya merah dan hijau," kata Febri Diansyah di Jakarta, Senin (21/8/2017).

Sementara itu, kata Febri, berdasarkan pemeriksaan scan retina pada Senin (21/8/2017) siang diketahui kondisi pasca-operasi mata kiri baik, cutting, dan sambungan operasi tidak ada tanda-tanda yang tidak sesuai.

"Dilakukan juga pemotretan kedua mata, hasil potret akan dianalisa kemudian. Untuk mata kanan, dari uji melihat huruf dan angka, dengan mata saja terbaca hingga baris ke-15 dan dengan pinhole hingga baris ke-12," kata Febri.

Sebelumnya, Novel menjalani operasi di salah satu RS di Singapura pada Kamis (17/8/2017).

Salah satu dokter yang menangani Novel menyatakan bahwa operasi Novel berjalan lancar, namun setelah operasi Novel harus dirawat di rumah sakit selama sekitar 5 hari untuk pemulihan. Mata Novel pun tidak boleh mengenai air.

Pasca operasi Novel masih harus menjalani operasi lanjutan 2 bulan ke depan.

Menurut Novel pada wawancara sebelumnya, operasi yang dijalaninya adalah operasi artifisial.

"Operasi ini namanya operasi artifisial yang akan menggunakan gigi sebagai salah satu obat pengganti kornea dan plastik artifisial, sedangkan di bagian putihnya akan diganti dengan jaringan gusi sehingga ini adalah operasi besar," kata Novel kepada Antara di Singapura, Selasa (15/8/2017) lalu.

Kasus ini berawal dari Novel Baswedan yang disiram air keras oleh dua orang pengendara motor di dekat rumahnya pada 11 April 2017 seusai sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Mata Novel pun mengalami kerusakan sehingga ia harus menjalani perawatan di Singapura sejak 12 April 2017. 
Read More

Seberapa kuat militer Myanmar dibanding Indonesia dan Malaysia?

rSeberapa kuat militer Myanmar dibanding Indonesia dan Malaysia?
eferensikitakita.blogspot.com
Aksi kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar pada etnis Rohingya di Rakhine mendapat kecaman dunia. Hingga kini militer Myanmar masih menutup akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Sementara ribuan orang Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh tanpa makanan maupun perbekalan yang memadai.

Myanmar yang dulu bernama Burma dikenal sebagai negara junta militer selama bertahun-tahun. Baru pada November 2015 lalu mereka menggelar Pemilu secara demokratis. Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi meraih kemenangan dalam Pemilu.

Walau mendapat suara mayoritas di parlemen, pengaruh angkatan bersenjata tak hilang begitu saja. Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing masih memegang kendali penuh atas pasukan dan masalah pertahanan keamanan negara itu.

Bertahun-tahun berkuasa, junta militer membangun angkatan bersenjata mereka dengan kuat. Situs globalfirepower menempatkan Myanmar di posisi 31 dunia. Bahkan lebih kuat dari Malaysia di posisi 33.

Namun masih jauh dibanding Indonesia yang berada di posisi 14 dan menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di kawasan Asia Tenggara.

Situs itu menyebut Myanmar memiliki 406.000 personel militer aktif. Sementara TNI tercatat memiliki 435.000 personel.

Angkatan Darat Myanmar juga cukup berotot. Mereka memiliki 592 unit tank, 1.300 kendaraan lapis baja dan ratusan meriam, peluncur roket dan artileri medan. Jumlah ini bahkan melampaui milik TNI AD dan Tentara Diraja Malaysia.

Tank kelas berat MBT 2000 buatan China dan T-72S buatan Ukraina jadi tulang punggung pasukan kavaleri Tatmadaw ini. Sementara untuk ranpur pengangkut pasukan, militer Myanmar menggunakan BTR-3U buatan Ukraina. 

Seperti diketahui, TNI AD mengandalkan Tank Leopard buatan Jerman, salah satu tank terbaik di dunia. Sementara Malaysia masih menggunakan PT-91M buatan Polandia.

Sementara Angkatan Udara Myanmar mengandalkan jet tempur multiperan MiG-29 buatan Rusia dan jet tempur buatan China seperti Nanchang Q-5, Chengdu J-7 dan Shenyang J-6. 

Melihat ini, TNI AU dengan barisan SU-27/30 serta F-16 Blok 52ID ditambah T-50i Golden Eagle masih di atas angin.

Read More

Perkumpulan umat beragama di Tangerang berkumpul kecam kekerasan ke etnis Rohingya

Perkumpulan umat beragama di Tangerang berkumpul kecam kekerasan ke etnis Rohingya
Referensikitakita.blogspot.com
Pengurus perkumpulan Boen Tek Bio, Boen San Bio, Boen Hay Bio dan 11 rumah ibadah se-Tangerang Raya mengecam tindakan sadis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine state, Myanmar. Kecaman itu disampaikan dalam pernyataan sikap yang dibacakan pimpinan rumah ibadah Boen Tek Bio, Tan Lie di klenteng Boen Tek Bio, Pasar Lama, Kota Tangerang, Rabu (6/9).

Dalam kesempatan itu, sejumlah perwakilan rumah ibadah tersebut juga mengumpulkan donasi untuk membantu korban kekejaman militer dan sipil di kawasan Rakhine state yang disampaikan kepada perwakilan Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang. 

"Kami melaksanakan ini sebagai bentuk keprihatinan kami terhadap tragedi yang terjadi terhadap suku Rohingya di Myanmar," ujar Ketua Badan Pengurus Boen Tek Bio, Tan Lie. 

Menurutnya, umat Budha, konghucu dan Tao sangat mengutuk segala bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh militer maupin sipil yang ada di Rakhine State terhadap suku Rohinya. 

"(Bantuan) ini adalah awal permulaan yang kita berikan karena spontanitas dari rekan-rekan kami yang mungkin jumlahnya baru sebagian kecil yang bisa kami berikan," imbuh Tan Lie.

Tan Lie mengatakan bahwa beberapa hari kedepan akan disediakan kotak amal yang akan ditempatkan di klenteng-klenteng dan perwakilan wihara yang hadir pada hari ini.

Sementara itu Perwakilan MUI Kota Tangerang KH. Drs. Hamidi Rusdi, Lc berpesan kepada seluruh umat beragama yang ada di Kota Tangerang, untuk tetap menjaga kondusifitas dan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Umat beragama untuk saling menahan diri, jangan ada yang terpancing. Mari menjaga persatuan dan kesatuan," katanya. 
Read More

Ketika Diplomasi Menteri Retno Disorot Dunia

Ketika Diplomasi Menteri Retno Disorot Dunia
Dunia internasional menyorot aksi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meredam krisis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.
Beberapa media asing turut memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar untuk berunding dengan sejumlah tokoh penting.
Berbekal instruksi Presiden Joko Widodo, Menlu Retno menyambangi National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.
Kantor berita Inggris, Reuters, memberitakan upaya diplomasi Indonesia meredam krisis Rohingya.
Reuters memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar dengan judul Indonesia Envoy to Urge Myanmar to Halt Vilonce Against Rohingya Muslims pada Minggu, 3 September 2017 lalu.
Pemberitaan yang sama juga muncul dari media Timur Tengah asal Qatar, Al Jazeera.
Pada tanggal yang sama, Al Jazeera memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar untuk berunding dengan sejumlah tokoh penting untuk menghentikan pembantaian terhadap etnis muslim Rohingya.
Sedangkan media Singapura, Channel News Asia pada Senin (4/9/2017) kemarin, memberi judul Indonesian Minister to Meet Suu Kyi Amid Protest over Rohingya terkait pertemuan Retno dan Suu Kyi serta Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar.
Al Jazeera juga memberitakan kelanjutan rangkaian diplomasi Indonesia melalui Menlu Retno yang kini tengah bertolak ke Dhaka, Bangladesh.
Kedatangan Retno ke Bangladesh bertujuan melobi pemerintah Bangladesh agar bersedia membantu melindungi pengungsi Rohingya yang mengungsi ke sana.
Menteri Retno telah menyampaikan beberapa poin penting kepada State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar untuk menghentikan pembantaian yang masih berlangsung.
"Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," ujar Retno kepada Jenderal Hlaing, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI.
Retno menekankan Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State.
Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.
"Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," kata Retno.
Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State.
Disampaikan, otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menanggapi hal itu, Retno berharap agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State, agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan.
Selain itu, Retno juga memberikan lima saran penting kepada Suu Kyi.
Pertama, Myanmar harus sesegera mungkin mengembalikan stabilitas dan keamanan.
Kedua, agar semua pihak di Myanmar menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
Ketiga, Indonesia meminta Myanmar memberi perlindungan kepada semua warga di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama.
Keempat, agar Myanmar membuka akses seluas mungkin untuk bantuan keamanan.
"Dan elemen lainnya, adalah pentingnya agar rekomendasi laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan dapat segera diimplementasikan," lanjut Retno.
Tak Perlu Reaksioner
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menanggapi serius kabar organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berencana mengirim ribuan anggota ke Myanmar. 
Wiranto berharap aksi itu tidak dilakukan karena ada aturan yang mesti dipatuhi.
"Indonesia kan punya aturan. Indonesia itu negara hukum, punya pemerintahan. Tidak bisa satu kelompok masyarakat liar ke sana, ke mari tanpa ada satu aturan yang harus dipatuhi dari negara ini," ujar Wiranto.
"Mereka siap-siap mau ke sana (Myanmar), siap mau bela, itu pernyataan spontanitas karena semangat, tapi pelaksanaannya tidak bisa seperti itu. Butuh satu mekanisme yang harus dipatuhi," tambah dia.
Wiranto pun meminta masyarakat tidak perlu reaksioner dalam menanggapi tragedi kemanusiaan yang dialami warga Rohingya.
Mantan Panglima ABRI itu meminta masyarakat mendukung upaya diplomasi yang sedang dilakukan pemerintah kepada Myanmar.
Pengungsi Rohingya Menyeberang ke Bangladesh.
Pengungsi Rohingya Menyeberang ke Bangladesh. ((Geo TV/AFP))
Selain itu, dia juga memastikan bahwa pemerintah memberikan perhatian dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan.
"Jadi begini, masyarakat tenang-tenang saja. Pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap kemanusiaan dan sudah melakukan langkah yang sangat baik. Sehingga kelompok masyarakat saya imbau enggak usah ada aksi sendiri-sendiri. Sampaikan kepada pemerintah," kata Wiranto seraya meminta masyarakat tidak berpolemik dan menimbulkan perselisihan dengan menggunakan isu tragedi kemanusiaan warga Rohingya.
"Nah, (masyarakat) harus cerdas, bijak dan tidak emosi. Maka kemarin saya mendampingi Presiden untuk memberikan statement press bahwa kita sudah berbuat banyak untuk peristiwa kemanusiaan di Myanmar," urainya.
Usul Kirim Tentara
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy meminta Pemerintah RI melakukan langkah nyata untuk membantu kaum Rohingya yang mengalami kekerasan di Myanmar.
Romahurmuziy, yang biasa disapa Romy, mengusulkan agar pemerintah mengirimkan tentara perdamaian ke Rakhine State, tempat di mana banyak kelompok Rohingya mengalami kekerasan.
"Kami meminta supaya Indonesia bisa memprakarsai usulan kepada Dewan Keamanan untuk menempatkan tentara penjaga perdamaian di Rakhine," kata Romy.
Romy yakin, jika Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi yang baik, maka Myanmar akan mengizinkan tentara Indonesia masuk membantu Rohingya yang tertindas oleh kelompok ekstremis di sana.
Ia mengatakan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar yang masih bisa diterima dengan mudah untuk masuk ke wilayah konflik.
"Jadi pemerintah sebaiknya segera menyampaikan perlunya penempatan tentara perdamaian di Rakhine State, karena kejadian yang berlangsung dua pekan terakhir ini bukan baru-baru ini, tapi sudah berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun sejak tahun 1962," ujar Romy.
Ia mengakui, konflik yang terjadi di Myanmar saat ini tidak bisa dilepaskan dari kebencian suku dan agama.
Namun, Romy mengingatkan masyarakat Muslim di Indonesia untuk tidak terpancing dengan kekerasan yang dialami kaum Rohingya.
"Jadi apa yang terjadi meskipun itu berbasis kebencian sektarian di satu negara, tidak pada tempatnya untuk dibawa ke Indonesia," kata dia.
Read More

Jonru atas pelaporan polisi: Pengacara papan atas akan dampingi saya

Jonru atas pelaporan polisi: Pengacara papan atas akan dampingi saya
Pegiat media sosial, Jonru Ginting dilaporkan Ketua Advokat Muda Muannas Al Aidid ke Polda Metro Jaya, Kamis (31/8). Jonru harus berurusan dengan polisi atas buntut kisruh soal postingan akun medsos Jonru Ginting di salah satu acara televisi, Selasa (29/8) malam lalu.

Menanggapi laporan tersebut, Jonru mengaku mendapatkan informasi pelaporan tersebut di Facebook. Dia menegaskan belum ada panggilan resmi dari pihak kepolisian.

"Alhamdulillah, sejumlah pengacara papan atas Indonesia telah menyatakan bersedia mendampingi saya," tulis Jonru di Fanpage resminya, Jumat (1/9).

Jonru mengatakan tak ingin berkomentar apapun terkait pelaporan tersebut. Sebab, lanjut Jonru, hal itu merupakan urusan pengacara papan atasnya.

"Yang jelas, Teman-Teman JANGAN PERNAH TAKUT untuk membela kebenaran. Karena kita berada di jalan yang benar. Ayo terus berjuang hingga tetes darah penghabisan!!!" kata dia.

Dia menuturkan momen Idul Adha ini merupakan awal dari pengorbanan untuk membela NKRI, maka insya Allah dirinya siap dan ikhlas demi Allah semata.

"Mulai hari ini saya menginfaqkan jiwa dan raga saya untuk membela dan menyelamatkan NKRI," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Advokat Muda Muannas Al Aidid melaporkan pegiat media sosial Jonru Ginting ke Polda Metro Jaya. Laporan itu buntut kisruh soal postingan akun medsos Jonru Ginting di salah satu acara televisi, Selasa (29/8) malam lalu.

Hal itu sesuai laporan polisi nomor : LP/4153/ VIII/2017/ PMJ/Dit. Reskrimsus Tertanggal 31 Agustus 2017. Muannas Al Aidid menilai, tudingan-tudingan Jonru di medsos selama Maret hingga Agustus dianggap provokatif dan membahayakan keutuhan bangsa.

"Akun ini acapkali diduga mempertentangkan dan mendikotomikan antara muslim dan bukan muslim serta semangat mempertajam sentimen individu dan etnis tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Muannas Al Aidid, usai memberikan laporan di Polda Metro Jaya.
Read More

Berita Siang Ini Menggegerkan !! Seluruh Rakyat RI Minta Jokowi jadi Presiden Seumur Hidup ,Viral di Medsos

Berita tentang Presiden Joko Widodo, sedang Viral di media sosial. Salah satunya  dikutip dari beberapa akun Facebook. Antara lain isinya adalah sebagai berikut.

Ternyata Presiden Jokowi selama 3 tahun memimpin sanggup mencetak banyak sejarah. Prestasi yang belum pernah ditorehkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tentu hal ini amat sangat membanggakan bagi rakyat Indonesia. Apa saja sejarah yang berhasil ditorehkan oleh Jokowi selama ini?

Jokowi mencatat sejarah dengan berhasil mendatangkan kapal raksasa ukuran 10.000 TEUS, bersandar di Tanjung Priok. Kapal tersebut berukuran lebih besar dari CMA-CGM Titus yang sebelumnya juga bersandar di Tanjung Priok. Datangnya kapal-kapal raksasa ke Priok, mampu memberikan efisiensi pada biaya logistik di pelabuhan. Tanjung Priok pun kini menjadi Hub (terminal) bertaraf internasional.

“Saya kira sudah berpuluh-puluh tahun dicita-citakan Insyaallah hari minggu akan ada kapal besar merapat. Itulah awal dari daya saing produk Indonesia dan tentu saja costnya lebih baik,”

Jokowi juga tercatat sebagai Presiden yang paling peduli dengan pariwisata di Indonesia. Beliau mempopulerkan istilah 10 Bali baru untuk sepuluh destinasi pariwisata baru. Ini adalah bukti keseriusan Jokowi dalam meningkatkan sektor pariwisata.

Menurut Asnawi Bahar, Ketua ASITA Pusat, Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), yang selama 6 presiden sebelumnya hanya 15 negara. Di masa Mantan Gubernur DKI ini, berubah menjadi 45 negara, lalu bertambah jadi 90, dan kini sudah 169 negara. International openess dengan program visa fasilitation ini adalah bagian dari keseriusan pemerintah.

Efeknya menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 saja tercatat ada 10,41 juta turis mancanegara datang ke Indonesia. Meningkat tajam jika dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya 9,4 juta saja.

Bahkan, pada 2019 devisa dari sektor pariwisata diprediksi akan mengalahkan devisa dari sektor minyak dan gas (migas).  

“Saya kira ini bukan retorika politik. Ini analisa bisnis yang masuk akal.  Gejalanya sudah mulai terdeteksi sejak 2014. Saat itu, devisa yang diterima kas negara dari sektor pariwisata mencapai Rp155 triliun. Angkanya mencapai empat persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Penghasilan devisa dari sektor pariwisata langsung naik ke posisi keempat di bawah minyak dan gas, batubara dan minyak kelapa sawit.

Presiden Jokowi adalah Presiden pertama yang mengunjungi wilayah Pantai Barat Sumut, yakni Mandailing Natal dan Tapanuli Tengah. Kedatangan Presiden saat itu adalah untuk melihat secara langsung kebutuhan wilayah Pantai Barat sangat baik. Terkait pembangunan bandara, sebenarnya sudah ada delapan bandara di Sumut.

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry mengatakan, masyarakat Sumut bangga atas perhatian Presiden Jokowi terhadap pembangunan di provinsi beribu kota di Medan itu.

“Kita mengetahui, beberapa bulan yang lalu presiden juga mengunjungi dataran tinggi Danau Toba. Kemudian ke Kuala Tanjung dan pantai timur di Binjai untuk meninjau pembangunan rel kereta api. Selanjutnya ke Nias, jadi hampir lengkap Bapak Presiden mengunjungi Sumatera Utara,” kata Erry

Jokowi menorehkan sejarah sebagai Presiden pertama yang mengunjungi Pulau Miangas. Tahun 2016 bulan Oktober Presiden berangkat dari Bandar Udara Sam Ratulangi Manado, menggunakan pesawat angkut CN-295 TNI Angkatan Udara. Begitu tiba dilokasi, Presiden kemudian meresmikan Bandara Miangas yang baru saja selesai dibangun dengan anggaran Rp320 miliar.

Jokowi juga meresmikan terminal penumpang Bandara Tanjung Api Tojo Una-una di Ampena dan Terminal Penumpang Bandara Kasiguncu di Poso.

“Kita ingin menjadikan pulau terdepan menjadi beranda Indonesia, bukan lagi sekadar halaman belakang,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Pemerintahan Jokowi juga mencetak sejarah baru dalam pembangunan desa. Selama pemerintahan beliau sepanjang 66.000 kilometer jalan desa dibangun. Secara keseluruhan desa-desa di Indonesia kini mampu membangun 5.000 Km jembatan dan juga unit penahan longsor sebanyak 38.000. Untuk air bersih kini desa-desa telah membangun 16.000 saluran air bersih.

Dana untuk desa juga terus meningkat, pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan dana sebanyak Rp 20,8 triliun, lalu pada tahun 2016 menjadi Rp46 triliun dan pada tahun 2017 meningkat lagi sebanyak Rp60 triliun dan akan terus ditingkatkan.

“Ini belum pernah ada dalam sejarah republik ini,” ucap Menteri Eko Putro Sandjojo, di Kota Kasablanka.

Tax Amnesty yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi adalah yang tersukses di dunia. Meski awalnya banyak yang meragukan tapi akhirnya lagi-lagi Jokowi mencetak sejarah baru. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiastaedi mendapat penghargaan dari dunia perpajakan internasional. Penghargaan ini didapat lantaran pencapaian program Tax Amnesty terbaik di dunia.

“Dengan adanya Tax Amnesty yang kemarin sampai-sampai kita juara dunia dan DJP dapat penghargaan dirjen terbaik se-Asia tapi saya tidak mau ambil, seharusnya tanggal 3 kemarin, karena apa? karena yang kerja bukan hanya DJP, tetapi kita semua. Kalau penghargaannya ke seluruh rakyat Indonesia saya ambil,” ujar Ken di Gedung DJP,

Jokowi juga mencetak sejarah dengan penyamarataan harga BBM di Papua menjadi sama dengan di Jawa. Awalnya banyak yang mengatakan sulit untuk menyamakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Tapi Jokowi pernah mengatakan bahwa ini untuk keadilan sosial.

Setelah diupayakan dengan berbagai terobosan termasuk pembubaran Petral, ternyata Jokowi berhasil menyamakan BBM di Papua dengan di Jawa untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Harga BBM yang sebelumnya Rp60 ribu-Rp100 ribu per liter kini bisa diperoleh dengan harga Rp 6.450 untuk premium dan Rp 5.150 per liter untuk solar.

Jokowi juga mencatat rekor baru lagi, pada eranya perhatian pemerintah ke Indonesia Timur adalah yang terbesar dalam sejarah. Di sektor perhubungan, pemerintah pusat juga telah merampungkan dan meresmikan sejumlah bandara di Papua dan Sulawesi, mempercepat pengembangan jalan trans Papua, pembukaan lahan sawah baru di Sulawesi dan Kalimantan, percepatan pembangunan rel kereta api Sulawesi, serta peresmian sejumlah pembangkit listrik.

Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H. Andi Rukman Karumpa mengatakan bahwa “Tahun ini adalah tahun perhatian yang sangat besar dari pemerintah pusat untuk KTI, bisa dikatakan ini tahun terbesar sepanjang sejarah republik berdiri,”

Untuk pertama kalinya sejak tahun 2004 pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keyangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Dari total pemeriksaan, 74 LKKL-LKBUN) atau 84% mendapat opini WTP. Opini. WTP atas 74 LKKL-LKBUN tahun 2016 ini mempengaruhi secara positif kewajaran LKPP 2016.

“Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini Kementerian, semua lembaga dalam penggunaan uang rakyat penggunaan APBN,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor

Tidak hanya soal yang berkaitan dengan pembangunan tapi Jokowi juga berhasil menorehkan catatan sejarah lain.

Presiden hadir untuk pertama kalinya pada puncak Festival Film Indonesia, padahal acara tersebut telah digelar sejak tahun 1955. Ini menunjukkan betapa Pak Jokowi begitu perhatian dengan perkembangan industri perfilman nasional.

Ada yang bilang beliau ini klemar-klemer, planga-plongo, tidak tegas dan lemah. Tapi ternyata Pak Jokowi adalah Presiden pertama yang dengan berani menginjakkan kaki di zona merah. Presiden mengunjungi Kenyam, Papua dalam rangka pembangunan jalur Wamena-Mumugu sepanjang 278,69 kilometer.

Kenyam ditandai sebagai zona merah karena para pekerja pembangunan jalan disana kerap diteror hingga disandera. Menurut kabar sudah delapan staf Kementrian PU yang disandera kelompok separatis selama bertugas disana.

Hanya dalam tiga tahun kepemimpinan Jokowi, beliau sanggup menorehkan begitu banyak sejarah baru dalam pembangunan di Indonesia. Masih banyak sejarah baru yang berhasil dicetak oleh beliau yang tidak tertuang diatas. Entah sejarah cantik apalagi yang akan diciptakan oleh Presiden kita ini hingga tahun 2019 nanti, apalagi kalau beliau kembali terpilih untuk dua periode.

Dan yang lebih mengagumkannya lagi, semua ia lakukan meski dalam kondisi banyak tekanan. Lawan-lawannya enggan Jokowi sukses membangun negara ini agar ia kehilangan dukungan. Berbagai fitnah dilontarkan, tapi ia tidak perdulikan sama sekali.

Seperti pemain bola yang diledek pendukung lawan kemudian ia buktikan dengan mencetak gol ke gawang lawan, begitu juga dengan Jokowi. Beliau melawan caci maki dan fitnah dengan kerja yang luar biasa, dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

sumber :
http://breakingnews.co.id/read/berita-siang-ini-menggegerkan-seluruh-rakyat-ri-minta-jokowi-jadi-presiden-seumur-hidup-viral-di-medsos
Read More

Zaman Pak Harto, Indonesia peringkat 2 SEA Games saja dianggap aib

Zaman Pak Harto, Indonesia peringkat 2 SEA Games saja dianggap aib
SEA Games tahun 2017 di Malaysia telah usai dengan menyisakan pil pahit bagi Indonesia. Sepanjang keikutsertaan Indonesia di SEA Games sejak tahun 1977, inilah prestasi terburuk yang diraih Indonesia.

Indonesia hanya meraih peringkat kelima dengan perolehan 38 medali emas, 63 medali perak, dan 90 medali perunggu. Hal itu menjadi catatan terburuk di dalam sejarah Indonesia atas keikutsertaan di ajang olahraga Sea Games. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi langsung meminta maaf atas capaian yang tidak memuaskan ini.

"Tentu tidak bisa apologi panjang lebar. Mohon maaf, kita sudah melakukan upaya langkah besar," kata Menpora Imam Nahrawi saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (31/8).

Namun pemerintah tetap mengapresiasi para atlet yang bertanding dengan kejujuran dan sportivitas. Walau begitu pembinaan atlet akan diperbaiki sehingga prestasi olahraga Indonesia bisa meningkat kembali.

Ada kisah menarik di era Presiden Soeharto soal capaian Indonesia di SEA Games. Zaman Orde Baru, Indonesia selalu jadi langganan juara umum SEA Games. Cuma dua kali Indonesia jadi peringkat kedua. Tahun 1985 dan 1995. Dua-duanya digelar di Bangkok.

Saat itu jangankan juara kelima, peringkat kedua pun sudah dianggap aib. Bahkan sampai Presiden Soeharto merasa risau melihat hal itu. Menpora Abdul Gafur langsung dipanggil untuk memberikan laporan lengkap soal turunnya peringkat Indonesia.

"Presiden Soeharto amat risau dengan kegagalan Indonesia meraih juara umum SEA Games XIII di Bangkok," kata tokoh olahraga Indonesia Mangombar Ferdinand Siregar yang ikut hadir dalam pertemuan itu.

Hal tersebut dituliskan MF Siregar untuk buku Guru-Guru Keluhuran, Rekaman Monumental Anak tiga Zaman yang diterbitkan Kompas.

Seluruh cabang olahraga dievaluasi habis-habisan. Presiden Soeharto menegaskan jangan sampai kekalahan Indonesia terulang pada SEA Games XIV yang akan digelar di Jakarta tahun 1987. MF Siregar, Menpora Abdul Gafur dan Menkokesra Alamsyah Prawiranegara diperintahkan menyiapkan SEA Games dengan sebaik-baiknya. Semua kementerian di bawah Kemenko Kesra diminta untuk memberikan dukungan penuh pada SEA Games XIV. Bahkan Pak Harto menerbitkan instruksi presiden khusus.

Hasilnya memang sangat membanggakan. Indonesia menang telak dan tak memberi napas lawan-lawannya di SEA Games XIV.

Bayangkan saat itu atlet Indonesia mampu meraih 183 medali emas, 136 medali perak dan 84 perunggu. Total 403 medali dipersembahkan. Bandingkan dengan juara kedua Thailand yang cuma dapat
63 medali emas dan Malaysia yang dapat 35 medali emas.

Prestasi ini terus dipertahankan di setiap SEA Games. Indonesia terus juara umum, kecuali tahun 1995 di Bangkok. Tahun 1997 kembali Indonesia membalas dendam dan merebut juara umum.

Namun sejak era reformasi MF Siregar mengaku merasa sedih. Prestasi Indonesia di SEA Games terus menurun. Tak lagi cuma peringkat dua, Indonesia juga merasakan pahitnya posisi tiga dan empat. Parahnya lagi hal itu dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja.

"Zaman Pak Harto posisi nomor dua saja sudah dianggap sebagai tamparan pada sebuah bangsa," tulisnya sedih.

Sejak reformasi tahun 1998, tercatat sudah 10 kali SEA Games digelar. Hasilnya, Indonesia hanya sekali merasakan manisnya juara umum. Itu pun saat Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yang digelar di Jakarta dan Palembang.

Plt Deputi V Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) I Nyoman Shuida menyatakan, pemerintah bersama stakeholder harus ikut berbenah diri.

"Sistem pembinaan atlet kita harus dibenahi. Harus ada evaluasi menyeluruh, dan dibutuhkan komitmen kuat baik dari pemerintah mau pun stakeholder untuk menjadikan olahraga sebagai progam strategis," kata Nyoman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).

Namun demikian, I Nyoman Shuida menyatakan, bahwa hal ini tidak menyurutkan rasa hormat dan bangga kepada atlet-atlet Indonesia. Namun, dia mengingatkan, perlu ada evaluasi demi kemajuan olahraga Indonesia.

"Seluruh atlet dan panitia yang tergabung dalam kontingen Indonesia sudah bekerja dengan sangat keras untuk mengharumkan nama bangsa. Perjuangan mereka nyata dan membanggakan. Namun tentu evaluasi perlu, kita kan selalu ingin bergerak maju," kata dia.

Semoga Indonesia kembali bisa menjadi raja di SEA Games dan menorehkan prestasi gemilang di ASEAN Games

Read More

Kodam Brawijaya polisikan Eggi Sudjana dalam kasus pemalsuan dokumen

Kodam Brawijaya polisikan Eggi Sudjana dalam kasus pemalsuan dokumen
Tim bantuan kuasa hukum Kodam V/Brawijaya melaporkan pengacara Eggy Sudjana ke Polres Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (30/8). Eggi disebut menggunakan dokumen palsu dalam kasus gugatan eks-lahan perkebunan Kaligentong, secara sengaja dan terencana.

Selain Eggy Sudjana, yang menjadi kuasa hukum penggugat, pihak Bakumdam TNI juga melaporkan perwakilan kelompok warga penggugat bernama Sutrisno dengan tuduhan sebagai biang pemalsu dokumen.

"Kami mencurigai ada dokumen fiktif digunakan dalam pengajuan gugatan sebelumnya di Pengadilan Negeri Tulungagung," kata Tim Bakumdam Mayor (Chk) Syamsoel Hoeda dikonfirmasi usai menyerahkan dokumen pelaporan di Polres Tulungagung, dikutip dari Antara.

Ia mengungkapkan, kecurigaan adanya dokumen palsu atau fiktif diketahui saat proses persidangan yang berlangsung sebelumnya.

Menurut Syamsoel Hoeda, dalam persidangan perdata tersebut pihaknya menemukan data-data fakta yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya adalah temuan pemalsuan dokumen.

Dia mencontohkan, temuan adanya dua nama warga yang tercantum ikut menggugat, namun ternyata sudah meninggal dunia pada 2015.Padahal gugatan dibuat tahun 2016.

"Anehnya kedua warga yang sudah almarhum tersebut ikut memberi surat kuasa, untuk menggugat TNI AD," ujarnya.

Selain itu, lanjut Syamsoel, ditemukan pula sejumlah warga yang merasa tidak pernah ikut menggugat namun nama-nama mereka dicatut sebagai bagian warga yang turut menggugat TNI.

"Ada 12 warga yang merasa tidak pernah ikut menggugat, namun dicatut sebagai pemberi kuasa kepada kuasa hukum warga," kata Syamsoel.

Tim Bakumdam TNI lain, Taufan menyatakan, indikasi pemalsuan terlihat pada dokumen KTP dan surat kuasa penggugat atas nama Mika Purnamasari dan Sadeni yang telah meninggal pada 2015.

"Di situ ada perbedaan antara tanda-tangan di KTP dengan tanda-tangan di surat kuasa, yang satu menggunakan cap jempol dan satunya tanda tangan. Ini dua dokumen kok beda tanda tangan bagaimana ceritanya," kata dia.

Tim bakumdam memastikan pengaduan atau pelaporan atas diri penggugat dan kuasa hukum penggugat atas nama Sutrisno dan Eggy Sudjana tersebut telah mendapat persetujuan Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widatmoko.

Syamsoel mengatakan Eggy Sudjana dan Sutrisno dilaporkan dengan tuduhan melanggar pasal 263 KUHP ayat 1 tentang membuat surat palsu, serta ayat 2 tentang menggunakan surat palsu.

"Pasalnya 263 ayat satu tentang pemalsuan dokumen, dan 263 ayat dua karena menggunakan dokumen palsu," kata Syamsoel.

Dikonfirmasi terpisah, Kanit SPKT Polres Tulungagung Ipda Agus Sunarno membenarkan laporan tersebut. Menurutnya, saat ini anggotanya masih melakukan pendataan terkait berkas laporan.

Setelah itu biasanya langsung diserahkan ke satreskrim untuk dilakukan penyelidikan. "Ya benar ada laporan terkait pemalsuan dokumen, saat ini anggota masih melakukan pendataan," katanya
Read More

Kisah Gepokan Uang Dari Cukong Di Acara Open House Kapolda

Kisah gepokan uang dari cukong di acara open house Kapolda

Mabes Polri menggelar rotasi para Jenderal dan Kombes akhir pekan lalu. Sejumlah kepala kepolisian daerah atau Kapolda juga mengalami rotasi.

Menjadi Kapolda tentu tak mudah. Apalagi banyak pengusaha dan cukong selalu berusaha membanjiri para jenderal ini dengan hadiah. Sebagai balas jasa apa lagi kalau bukan bantuan hukum seandainya para pengusaha ini terjerat kasus hukum.

Ada kisah menarik dari Jenderal Polisi Widodo Budidarmo saat masih menjadi Kapolda Sumatera Utara. Saat ditugaskan di Medan oleh Jenderal Hoegeng, dia tahu ini merupakan tes baginya.

Tahun 1967, Sumatera Utara dikenal sebagai sarang penyelundup dan perjudian. Perkelahian antar geng yang berebut kekuasaan terjadi setiap hari. Jika mau kaya, di sinilah tempatnya. pajabat polisi dan TNI akan menerima upeti tak putus-putusnya dari pelaku dunia hitam tersebut.

Para jenderal polisi yang terbaik sengaja ditempatkan di Medan. Dilihat apakah mereka tetap berintegritas atau malah sebaliknya. 

Maka Widodo mulai bertugas. Benar saja, para cukong mendekati dirinya menawarkan fasilitas mewah untuk kala itu. Namun Widodo selalu menolaknya.

"Saya tidak bisa dibeli atau disuap oleh siapa pun," tegas Widodo dalam biografinya.

Salah satu peristiwa yang diingat Widodo adalah ketika dia menggelar open house di rumahnya saat lebaran. Seorang pria bersalaman dengannya. Setelah itu dia mengambil uang bergepok-gepok dan memberikannya langsung pada Widodo. 

Apa tindakan Widodo?

Saat itu juga Widodo langsung mengembalikannya. Dengan bahasa yang santun namun tegas Widodo menolak pemberian itu tanpa membuat pria tersebut sakit hati.

Peristiwa lain terjadi saat Widodo sudah menjadi Kapolri di Jakarta. Tahu tak bisa disuap dengan uang, maka para pengusaha mencoba cara lain. Mereka tahu Widodo menyukai dunia kedirgantaraan.

Maka suatu hari ada tamu mengantarkan mainan pesawat terbang yang dikendalikan dengan remote control. Tahun 1974, barang seperti itu langka dan tentu sangat mahal. Mungkin hanya bisa dibeli di luar negeri.

Seorang utusan mengantarkan pesawat terbang ke rumah Widodo. Saat itu Widodo masih berada di kantor. Yang menerima Tono, putra Widodo. Tentu dia sangat senang mendapat hadiah pesawat terbang remote control.

Widodo yang pulang heran melihat hadiah tersebut. Setelah tahu, dia langsung memerintahkan hadiah itu dikembalikan pada pengantarnya.

"Saya tidak akan menerima sesuatu yang menurut saya ada sesuatu di baliknya. Saya selalu menjaga hal ini," tegasnya.

Semoga para jenderal polisi bisa meniru keteladanan Pak Widodo Budidarmo
Read More

Wow Jokowi Bertemu Habibie Bahas Iptek dan Harteknas


Presiden Jokowi bertemu Presiden RI ketiga BJ Habibie di Istana Merdeka, Senin (7/8). Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pertemuan internal itu membahas persiapan Hari Teknologi Nasional (Harteknas) yang akan digelar pada 10 Agustus mendatang.

"Beliau sampaikan perkembangan iptek bukan hanya dengan high-tech (teknologi tinggi) tapi juga untuk teknologi industri kreatif," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (7/8/2017).

Agenda Harteknas merupakan salah satu rangkaian acara selama bulan kemerdekaan. Habibie selama ini dinilai memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Habibie Center, lembaga yang didirikan Habibie, menjalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam acara Bekraf Habibie Festival di Kemayoran, Jakarta Utara, pada 7-13 Agustus.

"Intinya beliau (Habibie) sampaikan yang dilakukan Habibie Center dengan Bekraf dan Iptek secara keseluruhan kaitannya dengan Harteknas," tutur Pratikno.

Di sisi lain, Jokowi juga kerap menekankan pentingnya perkembangan teknologi. Tak jarang Jokowi membandingkan perkembangan Iptek di Indonesia dengan negara-negara lain.

Pratikno menyontohkan, Norwegia sudah mengembangkan penangkapan ikan melalui teknologi offshore aqua culture sebagai budidaya ikan berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut. Sementara Indonesia masih saja meributkan larangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan.

Persoalan lainnya adalah masyarakat Indonesia masih sibuk dengan mobile internet padahal negara lain sudah sibuk mempersiapkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Namun, kata Pratikno, pertemuan Jokowi dan Habibie tidak spesifik membicarakan persoalan itu.
Read More

Baru dua Hari, Pendafar CPNS 2017 sudah ada 74,145 Orang


Baru hari kedua masa pendaftaran, jumlah pelamar yang mendaftar untuk memperebutkan 19.210 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA) telah mencapai 74.145 orang.

“Yang sudah membuat account ada 138.005 orang, pendaftar keseluruhan 74.145 orang, terdiri atas Kemenkumham 71.292 orang, dan MA sebanyak 3.126,” kata Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Herman dikutip dari laman Setkab, Rabu (2/8/2017).

Menurut Herman, tingginya antusias jumlah pelamar itu menunjukkan bahwa profesi PNS masih pekerjaan idaman di Indonesia. Jumlah 74.145 pelamar itu masih akan terus bertambah karena mengacu ke data terakhir yang diakses jam 10 pagi tadi.

Herman menjabarkan sejak 30 Juli 2017 hingga beberapa jam jelang dibukanya pendaftaran, total kunjungan ke website resmi BKN di alamat www.bkn.go.id sebanyak 500.514 kali.

Dari jumlah 500.514 kunjungan, 84,49% di antaranya adalah pengunjung yang mencari tahu informasi pendaftaran calon PNS tahun 2017.

Guna mengurangi kepadatan kunjungan, Herman mengimbau agar calon pelamar mencari waktu dimana akses pada portal pendaftaran, yakni sscn.bkn.go.id tidak terlalu padat.

“Masih ada waktu sebulan ke depan untuk melakukan pendaftaran online. Tidak perlu buru-buru di minggu pertama Agustus,” saran pejabat BKN itu

BKN kembali mengingatkan publik proses seleksi CPNS 2017 ini gratis dan tidak ada titipan lewat jalur belakang.

“Kami pastikan, Pemerintah melalui BKN menjamin penerimaan calon PNS yang transparan dan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN),” tandas Herman.

Read More

Hari Pertama Pendaftaran CPNS, NIK Masih Jadi Kendala


Hari pertama pelaksanaan pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung CPNS 2017, berbagai keluhan dialami oleh calon pelamar.

Namun, seperti halnya terjadi dalam pendaftaran CPNS sebelumnya, persoalan yang paling banyak dikeluhkan terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar datanya.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, sampai pukul 15.00 WIB tadi, sudah ada sekitar 5400 akun yang masuk untuk melakukan pendaftaran dan 3961 diantaranya sudah mengunggah dokumen.

"Per jam tiga tadi, ada lima ribu empat ratus akun yang masuk untuk daftar, dan sekitar tiga ribu sembilan ratus sudah melengkapi alias mengunggah data dengan lengkap," ujar Iwan yang dihubungi melalui telepon, Selasa (1/8).

Menurut Ridwan, pihaknya tidak tinggal diam, tetapi terus berkoordinasi dengan pihak Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Ternyata pihak Dukcapil hanya bisa menerima satu juta permintaan per hari.

"Kami tengah memastikan lagi apakah itu hanya Dukcapil pada sscn atau Dukcapil seluruh Indonesia. Yang jelas satu hari Dukcapil hanya bisa menerima satu juta permintaan," jelasnya .

Ridwan menambahkan bahwa pada hari pertama pendaftaran ini web sscn.bkn.go.id dapat diakses dengan baik dan tidak down.

"Web pendaftaran alhamdulillah lancar, meskipun website resmi BKN sempat down. Tapi kesimpulan secara keseluruhan alhamdulillah baik, dan 80 persen hanya terkendala NIK," imbuhnya lagi.

Sebelumnya, Karo Hukum Komunikasi dan Komunikasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman sudah mengingatkan agar calon pelamar cermat dan tidak terburu-buru dalam melakukan pendaftaran, karena masih bisa dilakukan dihari-hari berikutnya sebelum pendaftaran ditutup.
Selain itu juga untuk menghiondari agar tidak terjadi penumpukan pada saat melakukan pendaftaran online.

Seperti diberitakan sebelumnya, pendaftaran CPNS di kedua instansi tersebut dibuka serentak Selasa (01/08) melalui laman yang sudah tersedia yakni di sscn.bkn.go.id.

Pelamar harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP yang sesuai dengan NiK Kartu Keluarga.

Namn, seperti terjadi pada pendaftaran CPNS sebelumnya, keluhan dan pengaduan yang disampaikan melaui media sosial Kementerian PANRB seperti twitter, facebook dan instagram, kebanyakan berkaitan dengan NIK. Hingga pukul 17.00 WIB, tercatat lebih dari 300 keluhan yang masuk melaui medsos.

Ada yang menyampaikan bahwa NIK tidak terdaftar atau yang tidak ada datanya, dan NIK yang tidak keluar nomornya walaupun sudah melakukan pendaftaran online.
Read More

Catat, KEMENPAN-RB Buka Lowongan CPNS Dosen


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB) akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi dosen pada tahun 2017.

"Pembukaan ini dilakukan mengingat kebutuhan dosen yang kurang di beberapa daerah," kata Menteri PAN-RB, Asman Abnur usai membuka kegiatan BAKTI 2017 mahasiswa Universitas Andalas (Unand), di Padang, Selasa (1/8/2017).

Dia menyebutkan, meski secara formasi umum dilakukan moratorium penerimaan, beberapa kementerian yang membutuhkan tambahan pegawai tetap dibuka seperti dosen dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Terkait jumlahnya, dia menyebutkan, bergantung pada keputusan Kemenristekdikti sekaligus kampus yang akan menerima tambahan dosen tersebut.

Adapun syarat untuk CPNS dosen ini masih sama antara lain harus berpendidikan minimal magister atau S2 dan usia maksimal 35 tahun.

Meskipun demikian, ujarnya, dalam hal seleksi akan dilakukan secara ketat dan terstruktur.

Ada kemungkinan juga nantinya bagi lulusan yang memperoleh gelar cumlaude atau dengan pujian dibebaskan tes tulis dan langsung pada tahapan berikutnya saja.

"Selain CPNS dosen dalam waktu dekat akan dibuka penerimaan lainnya seperti untuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), BPPT, pendidikan bergantung kebutuhan lembaga masing-masing," kata dia.

Dia menambahkan berkaitan penerimaan CPNS di daerah bergantung pada kebutuhan dan permintaan daerah tersebut.

Akan tetapi, katanya, pemerintah membuka lebar untuk CPNS di daerah Papua dan provinsi termuda Indonesia Kalimantan Utara.

"Kebutuhan aparatur sipil negara ini tetap dibutuhkan namun akan disaring yang berkualitas dan berdaya saing," ujar dia.

Sebab katanya, dalam setahun ada 100 ribu ASN yang pensiun, dan orang yang akan diterima masuk mengisi kelowongan itu hanya lima puluh persen dari jumlah tersebut
Read More

Pelamar CPNS disarankan Atur Waktu Pendaftaran


Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung (MA), yang mulai dibuka Selasa (1/9) ini hingga 31 Agustus mendatang, calon pelamar disarankan mengatur waktu pendaftaran hingga sebelum batas waktu pendaftaran ditutup.

“Calon pelamar bisa mendaftar di hari setelah itu, namun juga jangan semuanya mepet mendaftar saat akan penutupan agar traffic tidak terlalu padat,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Herman Suryatman di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Kalau toh banyak pelamar yang mendaftar hari ini, Herman meyakini infrastuktur pendaftaran CPNS online, yaitu https://sscn.bkn.go.id sudah siap sebagaimana disampaikan Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, kemarin.

“Secara umum web registrasi online CPNS, https://sscn.bkn.go.idsejauh ini sudah dinyatakan siap,” kata Kepala Biro Humas BKN, Mohammad usai Rakor Persiapan Seleksi CPNS th 2017, yang diselenggarakan di ruang Multimedia, Gedung II Lantai 12, Kantor Pusat BKN, Jakarta, Senin (31/8) siang.

Satu Pendaftar Satu Formasi

kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengingatkan, bahwa pelamar hanya boleh mendaftar pada satu instansi, satu jabatan, dan satu jenis formasi dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi.

Sebagai contoh, pelamar yang berpendidikan S-1 Hukum yang telah mendaftar di Instansi Kementerian Hukum dan HAM tidak boleh mendaftar di MA. Apabila di Kementerian Hukum dan HAM telah mendaftar pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama, tidak boleh mendaftar di jabatan lain seperti jabatan Analis Hukum.

Selanjutnya apabila pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama telah mendaftar pada jenis Formasi Cumlaude, tidak boleh mendaftar pada jenis Formasi Umum, Formasi Disabilitas, dan Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat.

“Para calon pelamar CPNS agar mencermati betul jabatan dan formasi yang akan dipilih. Pastikan sesuai dengan minat serta kualifikasi yang dimiliki oleh calon pelamar ,” ujar  Herman.

Menurut Herman, peraturan saat ini menerapkan seluruh sistem pendaftaran dilakukan secara elektronik, dan calon pelamar tidak dapat merubah pilihan tersebut dengan alasan apapun.

Oleh karena itu, ia menyarankan kepada calon pelamar agar membaca dan memahami secara cermat seluruh persyaratan pelamaran yang telah dicantumkan pada pengumuman dari instansi tersebut sebelum memutuskan pilihan instansi, jabatan dan jenis formasi sesuai dengan kualifikasi dan minat yang dimiliki.

Sebagai contoh: Calon pelamar yang berpendidikan S-1 Hukum yang telah mendaftar di Instansi Kemenkumham tidak boleh mendaftar di MA.

Apabila di Instansi Kemenkumham telah mendaftar pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama, tidak boleh mendaftar di jabatan lain seperti jabatan Analis Hukum.

Selanjutnya apabila pada jabatan Analis Keimigrasian Pertama telah mendaftar pada jenis Formasi Cumlaude, tidak boleh mendaftar pada jenis Formasi Umum, Formasi Disabilitas, dan Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat.

Pemerintah menyediakan berbagai jabatan serta formasi CPNS pada kedua instansi tersebut, oleh karena itu Herman juga menyarankan kepada calon pelamar untuk mempersiapkan diri dengan baik serta mengikuti seluruh rangkaian seleksi CPNS ini.

“Seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dipastikan akan mengikuti seleksi CPNS ini. Untuk itu calon pelamar agar mempersiapkan seluruh syarat administrasi, serta fisik dan mental agar sukses mengikuti rangkaian ujian CPNS,” jelas Herman.
Read More

Pelamar CPNS Yang Gagal Masuk Jangan Panik, Klik ini aja !


Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Herman mengimbau para pelamar CPNS tidak usah panik lantaran gagal mengakses atau masuk ke portal BKN.

Pelamar disarankan tidak panik dan mencoba di hari lain. "Gak usah panik kalau gagal akses hari ini. Waktunya sebulan, jadi gak usah buru-buru," ujar Herman dikutip JPNN.com, Selasa (1/8).

Dia juga menyarankan agar tidak masuk lewat portal BKN. Sebaiknya langsung masuk ke llink https://sscn.bkn.go.id. Begitu sudah mengakses, pelajari dulu seluruh mekanismenya.

"Ingat jangan melompati halaman petunjuknya. Banyak kesalahan dilakukan pelamar karena maunya terburu-buru daftar," ujarnya.

Para pelamar pun disarankan mendaftar di jam-jam tidak sibuk atau di hari-hari pertama pendaftaran dibuka. Sejauh ini tingkat kunjungan ke portal BKN sudah hampir sejuta.
Read More

BKN Jamin SItus Pendaftaran CPNS 2017 bebas masalah


Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan seluruh infrastruktur/aplikasi dan jaringan web Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) sampai sejauh ini sudah dinyatakan siap untuk menerima pendaftaran Calon Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang akan dimulai Selasa 1 Agustus 2017 besok hingga 31 Agustus mendatang.

“Secara umum web registrasi online CPNS, https://sscn.bkn.go.id sejauh ini sudah dinyatakan siap,” kata Kepala Biro Humas BKN, Mohammad, usai Rakor Persiapan Seleksi CPNS th 2017 di ruang Multimedia, Gedung II Lantai 12, Kantor Pusat BKN, Jakarta, dikutip setkab.go.id, Senin (31/7/2017).

Rakor yang dipimpin Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Iwan Hermanto itu dihadiri pejabat BKN dan perwakilan instansi terkait seperti perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, terhitung mulai Selasa (1/8) besok hingga 31 Agustus mendatang, pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM. Ada 19.210 formasi yang dibuka pemerintah dalam penerimaan CPNS ini.

Kementerian PANRB mengingatkan, pendaftaran penerimaan CPNS ini dilakukan melalui situs online. Calon pelamar diharapkan melakukan registrasi online melalui situs https://sscn.bkn.go.id, dengan mengisi form yang telah tersedia menggunakan data kependudukan yang valid yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad berharap pelaksanaan registrasi online ini dapat berjalan lancar, on track sesuai yang telah dipersiapkan dan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat karena jarak tidak lagi jadi penghalang untuk melakukan registrasi CPNS.
Read More

CATAT, alur daftar CPNS 2017


Lowongan pendaftaran 19.210 CPNS 2017 di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM mulai dibuka pada 1 Agustus hingga 31 Agustus mendatang.

Berikut tata cara mekanisme pendaftaran CPNS yang wajib diperhatikan yang dihimpun sebarr.com dari laman Badan Kepegawaian Negara, Senin (31/7/2017):



Pendaftaran online ini dengan mengakses situs https://sscn.bkn.go.id. Selanjutnya klik menu Pendaftaran. Anda mengisi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga. Pelamar lalu mengisi alamat email aktif, password akun portal SSCN, dan pertanyaan keamanan. Ingat, anda wajib mencetak Kartu Informasi Akun SSCN 2017.

Langkah selanjutnya, Anda login ke portal SSCN dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Anda kemudian melengkapi biodata, memilih instansi (khusus instansi yang menggunakan aplikasi mandiri/mon-SSCN, pelamar akan diarahkan ke alamat aplikasi pendaftaran mandiri instansi). Anda kemudian memilih jenis formasi sesuai instansi. Ingat, pelamar cuma bisa memilih 1 formasi sesuai klasifikasi pendidikan pada 1 instansi dalam 1 periode.

Selanjutnya mengunggah dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi lalu mencetak Kartu Pendaftaran SSCN 2017.

Pelamar melakukan pemberkasan berdasarkan persyaratan pendaftaran masing-masing instansi. Pendaftar wajib melampirkan copy kartu pendaftaran SSCN untuk proses verifikasi.

Untuk pelamar pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan kualifikasi pendidikan D-III dan SLTA, wajib menyampaikan surat lamaran yang diketik menggunakan komputer ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta bermaterai Rp 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, fotokopi ijazah/STTB, fotokopi ijazah SD, ijazah SLTP dan ijazah SLTA, surat pernyataan bermaterai Rp 6. 000,-, pas foto 3×4 sebanyak 4 lembar bagi kualifikasi Diploma III/D-III dan SLTA/Sederajat, dan lembar bukti pendaftaran.

Berkas lamaran tersebut dikirim melalui PO BOX dari masing-masing wilayah yang dituju. Daftar alamat PO BOX bisa dilihat dilaman www.menpan.go.id dengan judul pengumuman penerimaan CPNS 2017 dan poin Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sedangkan untuk pelamar Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Sarjana/S-1 di Kementerian Hukum dan HAM, tidak perlu mengirimkan dokumen karena cukup menggunggah dokumen yang diperlukan melalui situs https://sscn.bkn.go.id.

Untuk pelamar pada MA harus menyampaikan surat lamaran tertulis dengan melampirkan beberapa berkas, di antaranya dokumen (print out) Kartu Pendaftaran Registrasi Online, lalu surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI, fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir, surat keterangan akreditasi dari BAN PT, serta pas foto terbaru ukuran 4cm x 6cm sebanyak 4 lembar dengan latar belakang merah dan menuliskan nomor registrasi online dan nama pelamar di belakang foto tersebut.

Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop coklat dan disudut kanan atas ditempel potongan nomor pendaftaran registrasi online. Selanjutnya dikirim kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim MA RI melalui POS dengan PO BOX 2700 Jakarta 10027 paling lambat 26 Agustus 2017 cap pos dan selambat-lambatnya diterima tanggal 31 Agustus 2017.
Read More

FORMAT SURAT LAMARAN CPNS 2017 KEMENKUMHAM


Pendaftaran online CPNS lingkup Kemenkumham resmi mulai dibuka pada 1 Agustus 2017 besok.

Pendaftaran ini dapat diakses melalui situs https://sscn.bkn.go.id mulai pukul 10.00.

Baca: Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka, Ini Prosedur yang Harus Dilalui Pelamar

Para pendaftar harus mengisi form yang telah tersedia menggunakan data kependudukan yang valid yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK.

Pelamar CPNS wajib menyampaikan surat lamaran yang diketik menggunakan komputer. Silakan unduh format surat lamaran dan surat pernyataan melalui tautan ini dikutip dari situs Kemenkumham;


Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta bermaterai Rp 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Anda juga menyeratakan fotokopi KTP, fotokopi ijazah/STTB, fotokopi ijazah SD, ijazah SLTP dan ijazah SLTA, surat pernyataan bermaterai Rp 6. 000,-, pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar bagi kualifikasi Diploma III/D-III dan SLTA/Sederajat, dan lembar bukti pendaftaran.

Berkas lamaran tersebut dikirim melalui PO BOX dari masing-masing wilayah yang dituju. Daftar alamat PO BOX bisa dilihat dilaman www.menpan.go.id dengan judul pengumuman penerimaan CPNS 2017 dan poin Kementerian Hukum dan HAM RI.
Read More