Dunia internasional menyorot aksi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meredam krisis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.
Beberapa media asing turut memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar untuk berunding dengan sejumlah tokoh penting.
Berbekal instruksi Presiden Joko Widodo, Menlu Retno menyambangi National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.
Kantor berita Inggris, Reuters, memberitakan upaya diplomasi Indonesia meredam krisis Rohingya.
Reuters memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar dengan judul Indonesia Envoy to Urge Myanmar to Halt Vilonce Against Rohingya Muslims pada Minggu, 3 September 2017 lalu.
Pemberitaan yang sama juga muncul dari media Timur Tengah asal Qatar, Al Jazeera.
Pada tanggal yang sama, Al Jazeera memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar untuk berunding dengan sejumlah tokoh penting untuk menghentikan pembantaian terhadap etnis muslim Rohingya.
Sedangkan media Singapura, Channel News Asia pada Senin (4/9/2017) kemarin, memberi judul Indonesian Minister to Meet Suu Kyi Amid Protest over Rohingya terkait pertemuan Retno dan Suu Kyi serta Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar.
Al Jazeera juga memberitakan kelanjutan rangkaian diplomasi Indonesia melalui Menlu Retno yang kini tengah bertolak ke Dhaka, Bangladesh.
Kedatangan Retno ke Bangladesh bertujuan melobi pemerintah Bangladesh agar bersedia membantu melindungi pengungsi Rohingya yang mengungsi ke sana.
Menteri Retno telah menyampaikan beberapa poin penting kepada State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar untuk menghentikan pembantaian yang masih berlangsung.
"Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," ujar Retno kepada Jenderal Hlaing, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI.
Retno menekankan Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State.
Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.
"Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," kata Retno.
Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State.
Disampaikan, otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menanggapi hal itu, Retno berharap agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State, agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan.
Selain itu, Retno juga memberikan lima saran penting kepada Suu Kyi.
Pertama, Myanmar harus sesegera mungkin mengembalikan stabilitas dan keamanan.
Kedua, agar semua pihak di Myanmar menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
Ketiga, Indonesia meminta Myanmar memberi perlindungan kepada semua warga di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama.
Keempat, agar Myanmar membuka akses seluas mungkin untuk bantuan keamanan.
"Dan elemen lainnya, adalah pentingnya agar rekomendasi laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan dapat segera diimplementasikan," lanjut Retno.
Tak Perlu Reaksioner
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menanggapi serius kabar organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berencana mengirim ribuan anggota ke Myanmar.
Wiranto berharap aksi itu tidak dilakukan karena ada aturan yang mesti dipatuhi.
"Indonesia kan punya aturan. Indonesia itu negara hukum, punya pemerintahan. Tidak bisa satu kelompok masyarakat liar ke sana, ke mari tanpa ada satu aturan yang harus dipatuhi dari negara ini," ujar Wiranto.
"Mereka siap-siap mau ke sana (Myanmar), siap mau bela, itu pernyataan spontanitas karena semangat, tapi pelaksanaannya tidak bisa seperti itu. Butuh satu mekanisme yang harus dipatuhi," tambah dia.
Wiranto pun meminta masyarakat tidak perlu reaksioner dalam menanggapi tragedi kemanusiaan yang dialami warga Rohingya.
Mantan Panglima ABRI itu meminta masyarakat mendukung upaya diplomasi yang sedang dilakukan pemerintah kepada Myanmar.
Pengungsi Rohingya Menyeberang ke Bangladesh.
Pengungsi Rohingya Menyeberang ke Bangladesh. ((Geo TV/AFP))
Selain itu, dia juga memastikan bahwa pemerintah memberikan perhatian dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan.
"Jadi begini, masyarakat tenang-tenang saja. Pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap kemanusiaan dan sudah melakukan langkah yang sangat baik. Sehingga kelompok masyarakat saya imbau enggak usah ada aksi sendiri-sendiri. Sampaikan kepada pemerintah," kata Wiranto seraya meminta masyarakat tidak berpolemik dan menimbulkan perselisihan dengan menggunakan isu tragedi kemanusiaan warga Rohingya.
"Nah, (masyarakat) harus cerdas, bijak dan tidak emosi. Maka kemarin saya mendampingi Presiden untuk memberikan statement press bahwa kita sudah berbuat banyak untuk peristiwa kemanusiaan di Myanmar," urainya.
Usul Kirim Tentara
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy meminta Pemerintah RI melakukan langkah nyata untuk membantu kaum Rohingya yang mengalami kekerasan di Myanmar.
Romahurmuziy, yang biasa disapa Romy, mengusulkan agar pemerintah mengirimkan tentara perdamaian ke Rakhine State, tempat di mana banyak kelompok Rohingya mengalami kekerasan.
"Kami meminta supaya Indonesia bisa memprakarsai usulan kepada Dewan Keamanan untuk menempatkan tentara penjaga perdamaian di Rakhine," kata Romy.
Romy yakin, jika Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi yang baik, maka Myanmar akan mengizinkan tentara Indonesia masuk membantu Rohingya yang tertindas oleh kelompok ekstremis di sana.
Ia mengatakan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar yang masih bisa diterima dengan mudah untuk masuk ke wilayah konflik.
"Jadi pemerintah sebaiknya segera menyampaikan perlunya penempatan tentara perdamaian di Rakhine State, karena kejadian yang berlangsung dua pekan terakhir ini bukan baru-baru ini, tapi sudah berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun sejak tahun 1962," ujar Romy.
Ia mengakui, konflik yang terjadi di Myanmar saat ini tidak bisa dilepaskan dari kebencian suku dan agama.
Namun, Romy mengingatkan masyarakat Muslim di Indonesia untuk tidak terpancing dengan kekerasan yang dialami kaum Rohingya.
"Jadi apa yang terjadi meskipun itu berbasis kebencian sektarian di satu negara, tidak pada tempatnya untuk dibawa ke Indonesia," kata dia.
