referensikitakita.blogspot.com
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan siap mengirimkan pasukan bantuan dalam operasi militer ke Myanmar. Kendati demikian, pemerintah Indonesia masih harus menunggu persetujuan dari kongres pemerintah Myanmar sebelum mengirimkan pasukan militer. “Tunggu kongres lah. Kita kan tidak bisa masuk negara orang kalau tidak diizinkan ya, walaupun Presiden sudah setuju. Tapi kita siap saja (mengirimkan pasukan),” ujar Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Indonesia Siap Kirim Pasukan ke Myanmar
Pengiriman bantuan militer tersebut merupakan bantuan untuk membantu para korban Rohingya untuk mengungsi ke tempat yang aman dan untuk meredam keterangan yang ada di Myanmar, lanjutnya, diperlukan kerjasama antar negara. “Jadi kita setiap hari antara saya dan menteri pertahanan Myanmar minimal dua hari telepon-telponan menunggu waktu yang tepat untuk terjun ke Lokasi,” ujarnya.
Dalam pengiriman pasukan ini nantinya juga akan dilakukan pertukaran informasi intelijen. Selain itu, kerjasama keamanan ini juga meliputi upaya untuk memperketat kesiagaan. “Setelah ketegangan sudah kembali normal, kita akan kembali ke tanah air,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan, pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar terkait bantuan militer untuk membantu Rohingya di Rakhine, Myanmar. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara lainnya seperti Malaysia dan Turki pun juga telah menjalin komunikasi terkait hal ini.
Kendati demikian, bantuan operasi militer tentu harus melalui mekanisme dan prosedur yang harus dijalani. Mekanisme bantuan operasi militer itulah yang tengah dibahas. Wiranto mengatakan, masalah bantuan operasi militer ini akan dibahas melalui pertemuan yang antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Myanmar untuk berunding dengan sejumlah tokoh penting seperti National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.
Langkah Panglima TNI tersebut atas instruksi Presiden Joko Widodo.
